euthanasia vs humanisme

pelayanan rumah sakit masih memprihatinkan..
mal praktek dimana2. tanggung jawab moral tdk diperlihatkan sama sekali oleh si pelaku. hukum juga belum berpihak pada org "susah". pembelaan diri pelaku mal praktek bersembunyi dibalik retorika penjelasan "medis" yg sengaja disamarkan. tdk dijelaskan pada publik secara transparan dan bersahaja.

kalau semua organ tubuh tdk berfungsi lagi, penampilan pun menjadi suatu yg perlahan membunuh karakter hidup seseorg... yaa diterapkan saja euthanasia.

percuma pake jas putih tapi hatinya tidak putih..

ruang hunian kapitalis

kehebatan atau superior yang ditampilkan oleh para pembangun apartemen bergengsi dan mahalll tentunya bukan solusi mengatasi kemiskinan bangsa Indonesia.

Rumah susun/apartemen dengan konsep kurangnya lahan di negara berkembang dan maju dengan penekanan pada sisi sosial kemanusiaan dan UU No 16 tahun 1985 sebagai landasan yuridisnya, adalah ternyata hanya sebuah retorika belaka.

ramai2 membangun apartemen dengan harga yang hanya terjangkau oleh kaum borjuis dengan life style yang kebarat2an, dan dengan sombong manusia2 kapitalis menjual dan promosi ruang huniannya tanpa memiliki hati nurani untuk berpihak pada masyarakat miskin.. coba tengok berapa juta orang tidur di kolong jembatan, hanya dengan alas kardus dan makan dari tong sampah??.. seperti hewan..
rasanya indonesia menangis masih memiliki PR seperti ini.

uang jadi segala-galanya..tapi kualitas manusia kapitalis bukan superior!
diatas langit selalu ada langit..

Baliho Kampanye

Maraknya pesta demokrasi, seiring sebagai ajang kompetisi melalui media gambar parpol, foto caleg bahkan aneka kelucuan yang ditampilkan..
pamer kualitas dan kelucuan wakil rakyat lewat baliho atau atribut pendukung kemenangan angggota dewan tanpa disadari adalah juga sebagai cermin kecerdasan calon pejabat publik di negeri ini. tidak semua wakli rakyat memprihatinkan si.. ada juga yang hebat dan sangat berkualitas. tapi sepertinya rakyat harus juga cerdas dalam memilih.. bukan hanya casing atau money politics yang kian menjadi-jadi sebagai pertimbangannya, tapi coba lihat lebih dalam pada kualitas pemahaman sulitnya membenahi Pekerjaan2 rumah bangsa kita...

multikultur juga hak asasi

Penghapusan PERMEN NO.3/4/12 tentang SBKRI seyogyanya dapat terealisasi dengan baik sejalan dengan semangat Pasal 28 UUD 45 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No.12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan. selanjutnya, bahwa persoalan HAM adalah persoalan dasar yang menyeluruh sebagai hak-hak humanis yang harus dipenuhi keberadaannya sebagai pribadi kodrati kemanusiaan. hak anak, hak yang bersifat gender justice , serta hak akan perdamaian dan hak memiliki kehidupan yang layak tanpa tekanan. dan persoalan ini seyogyanya tidak sekedar legal rights tapi justru harus menjadi guaranteed constitutional rights.

pro kontra pengadaan labtop

isu fasilitas anggota dewan tentang pengadaan labtop, mengundang opini publik yang bervariasi antara pro dan kontra. dari sisi kebutuhan yang dapat dipotret baik secara makro maupun mikro menurut hemat penulis belum ada "need" yang urgent untuk di tindak lanjuti pengadaannya. semangat yang mengarah pada tujuan mengoptimalisasikan kinerja Dewan dalam rangka mengases cepat data yang dibutuhkan , dinilai belum menjadi alasan yang krusial. apalagi dilihat dalam optic skala prioritas agenda reformasi yang diparalelkan dengan keuangan negara, tentunya dana tersebut akan lebih arif jika dialokasikan pada post-post strategis yang lain. banyaknya bencana alam seyogyanya menjadi dasar pemikiran yang humanis untuk mengontrol efisisensi budjeting. DPRRI yang mengemban fungsi kontrol dalam hal ini diharapkan dapat menekan biaya negara yang tidak terlalu penting untuk dikeluarkan. DPR-RI sebagai lembaga negara yang telah dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Dewan termasuk badan-badan dan komisi yang lahir dari pada Pasal 98 ayat (2) UU No.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK dan dalam UU tersebut, juga dilengkapi dengan Sekretariat dan Tim Ahli yang sehari-harinya berfungsi peran memberi kontribusi materi pada sejumlah Anggota Dewan. maka dalam hal materi maupun teknis pun, belum ada desakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai fasilitas harian. kecuali menjadi "pelengkap keindahan" harian.

reformasi penegakan hukum di dunia maya

Mensen die werken in een bedrijf of in thuis blijven kunnen de personal computer gebruiken. je kunt dan bijvoorbeeld thuis bankieren of thuis winkelenvia je eigen personal computer.
Dan berkembangnya pererkonomian dunia, berimplikasi praktis pada pasar dunia, dengan menigkatnya kecenderungan globalisasi ekonomi, khususnya di bidang industri dan perdagangan, serta meningkatnya intensitas persaingan bisnis. Hal lain yang turut berkembang seiring dengan globalisasi ekonomi adalah transaksi elektronik. Penegakan hukum di dunia maya seperti pada perangkat komputer selanjutnya menjadi factor krusial dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum guna menciptakan harmonisasi interaksi sebagai parallel positif kegiatan yang dilakukan di dunia maya.
Sebagian besar Negara maju melakukan proteksi kepada obyek dan subyek hukum Negara tersebut. Khususnya terhadap pelaku pasar, yang juga termasuk didalamnya adalah konsumen, dengan memberlakukan perangkat hukum yang proporsional, dan akuntabel guna melindungi hak-hak konsumen, dan/atau melindungi industri domestik dari destruksi pasar, karena adanya transaksi penjualan barang dengan perlindungan hukum yang belum memadai di dunia maya. Indonesia kini sedang melakukan pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah)RUU Informasi transaksi elektronik antar Fraksi di gedung DPR-RI.

hak-hak dasar

isu reformasi hukum merupakan isu sentral yang akan menentukan berhasil tidaknya konsolidasi demokrasi diwujudkan. Sebagai acuan parameter keberhasilan pembangunan hukum, adalah salah satunya dengan meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar sebagai subyek hukum. Pada konteks ini, praktek penegakan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai humanisme yang mengacu pada prinsip-prinsip HAM.
Dan paradigma baru pembangunan Indonesia masa depan akan terfokus pada perkembangan pembangunan hukum. Dengan meningkatkan pada pelayanan dan bantuan hukum melalui perangkat peradilan, dan produk peraturan perundang-undangan sebagai unsur strategis menuju cita-cita Proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
cuplikan arikel HAM,
UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS:
artikel 1. alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. zij zijn begiftigd met verstand en geweten, behoren zich jegens elkander in een geest van broedershap te gedragen.
artikel 2(1). Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgezomd, zonder enig ondersheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschapellijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.